- Program ini menjadi upaya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan tidak sembarangan mengambil berbagai jenis ikan.
envira.id, Jakarta—Kebijakan ekonomi biru yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara-negara maju.
Melalui lima kebijakan ekonomi biru, masyarakat nelayan diharapkan senantiasa menerapkannya sehingga sektor kelautan dan perikanan dalam negeri meningkat.
“Program ekonomi biru yang pertama yakni memperluas kawasan konservasi laut yang ditargetkan pada 2025. Perluasan kawasan yang mencapai 30 persen ini memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya perikanan,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Sentul, Jawa Barat, Kamis (26/9).
Ia mengatakan, ruang konservasi harus betul-betul dijaga, karena di sini merupakan tempat pemijahan secara alami. Kedua, penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang diakuinya banyak menuai protes.
Padahal, menurutnya, program ini menjadi upaya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan tidak sembarangan mengambil berbagai jenis ikan.
Ketiga, pengembangan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan serta pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus dijaga karena hal itu berkaitan dengan ruang ekonomi, yakni wisata bahari.
Kelima yakni kebijakan yang meliputi pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut (BCL) yang digerakkan bersama partisipasi nelayan sehingga ikan yang ditangkap di Indonesia terbebas dari kandungan mikroplastik.
Dikatakan, selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono mengatakan, dirinya telah menghadirkan sejumlah modeling atau proyek percontohan yang meliputi budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah; modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara; modeling kampung nelayan modern desa Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua dan Pulau Paarn, Provinsi Lampung. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto