- Seiring dengan turunnya deforestasi, Kementerian LHK juga menggenjot penataan kawasan hutan dan tata lingkungan, jumlahnya mencapai 73%.
envira.id, Jakarta — Persoalan deforestasi di Indonesia tak pernah berhenti dari sorotan dunia internasional. Ini yang menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional.
Sampai-sampai, menurut Menteri Siti, pihanya harus menjelaskan hingga metode apa yang dipakai sehingga bisa dikatakan deforestasi.
“”Istilahnya terang pada kamu, terang pada saya, begitu kira-kira. Ini juga tidak bisa memungkiri pentingnya diplomasi internasional,” ujar Siti Nurbaya, dalam refleksi tahun 2022, di Jakarta, akhir Desember lalu.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deforestasi adalah penebangan hutan. Namun, penjelasan lebih rinci ada dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Bahwa deforestasi merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), deforestasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ada kecenderungan menurun. Bila di 2016 total deforestasi mencapai 629.179,9 Ha, maka pada 2017 menurun menjadi 480.010,8 Ha.Kemudian, tahun 2018 kembali turun menjadi 439.439,1 Ha. Di tahun 2019 turun lagi ke posisi 426.458,5 Ha. Pada tahun 2020 jumlah luasan deforestasi menurun cukup drastis menjadi ‘hanya’ 115.459,5 Ha.
Dalam laporannya, Kementerian LHK menyebut, dari total 125,79 juta hektar kawasan hutan Indonesia, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) telah menyelesaikan penetapan kawasan hutan seluas 91,3 juta Ha atau sekitar 73% pada Desember 2022. Dengan kinerja ini, Menteri Siti yakin pencapaian target akan terpenuhi 100% di tahun mendatang.
Fokus PKTL selama ini mencakup 5 areal lingkungan hidup. Di antaranya meliputi udara, air, laut, lahan prima yang produktif serta keanekaragaman hayati. Keberlanjutan berbagai areal lingkungan hidup ini erat dipengaruhi oleh keberadaan kawasan hutan, sehingga sangat penting untuk melindungi dan mengelola kawasan hutan secara lestari.
Guna mewujudkan cita-cita tersebut, Kementerian LHK mengembangkan sistem informasi, salah satunya adalah dokumen lingkungan hidup Amdal-net. Pembangunan sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan, penyusunan, proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.
Grand desain pengembangan Amdal-net telah dirancang sebanyak 7 modul. Dalam 2 tahun ini telah selesai 5 modul dan diharapkan pada tahun 2023 dan 2024 mendatang sistem Amdal-net dapat berjalan dengan sempurna. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto