- Peran partai politik sangat penting dalam menentukan arah strategis perubahan iklim. Di sisi lain mengabaikan isu perubahan iklim sangat merugikan partai karena mayoritas pemilih adalah kaum muda yang konsen pada isu lingkungan.
envira.id, Jakarta—Partai politik sejauh ini belum menjadikan krisis iklim sebagai prioritas dalam agenda politik. Perdebatan tentang isu perubahan iklim juga masih jarang dikemukakan dalam kompetisi kampanye partai politik maupun debat calon presiden.
“Padahal, di negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Australia, isu perubahan iklim telah menjadi inti dari program politik pemilu mereka,” kata Deputi Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden periode 2014—2019, Eko Sulistyo dalam webinar Diskusi Kebangsaan bertema “Berdaya Secara Ekonomi, Planetku Tetap Lestari”, Jumat, 10 Maret 2023.
Janji politik para politisi selama kampanye di negara-negara tersebut, kata Eko, menjadi inisiatif strategis yang diwujudkan. Seperti tentang transisi energi, pembentukan Kementerian Iklim maupun Undang-Undang Iklim.
“Ini realisasi janji politik mereka selama kampanye,” tandas Eko.
Dalam pandangan Eko, yang juga komisaris PT. PLN, mengatakan ada beberapa penyebab partai politik kurang memerhatikan isu peruban iklim. Di antaranya, kesadaran akan perubahan iklim dan tindakan mitigasi dalam politik iklim masih relatif baru. Kemudian, pengaruh karakter internasional politik iklim yang memengaruhi suatu negara.
Selain itu, kata Eko, masih ada yang membedakan politik iklim dari politik lingkungan. Padahal, persoalannya pada cakupan: masalah lingkungan bersifat lokal dan konkret, sedangkan perubahan iklim bersifat global dan abstrak.
Lebih dari itu, Eko juga melihat ruang lingkung isu perubahan iklim yang luas serta banyaknya campur tangan dengan banyak kebijakan. Repotnya, Eko melihat langkah-langkah perubahan iklim dapat bertentangan dengan masalah lingkungan.
Sebaliknya, menurut Eko, respon milenial terhadap isu perubahan iklim bertolak belakang dengan sikap partai politik. Kelompok ini justru antusias. Mereka menilai perubahan iklim merupakan masalah serius karena mereka sudah dapat merasakan dampaknya saat ini.
Eko kemudian mengutip sebuah data. Berdasarkan Indikator Politik Indonesia (2021), mayoritas pemilih muda, biasa dikenal Gen-Z dan milenial, menaruh perhatian serius pada krisis iklim. Generasi ini menempati proporsi terbesar dari polulasi pemilih di pemilu 2024, sekitar 80 juta atau 40 persen.
“Mestinya, partai politik dapat melihat realitas yang terpotret dari survei sebagai peluang strategis untuk melibatkan kalangan muda menyusun platform politik iklim di Pemilu 2024,” katanya.
Untuk itu, Eko menilai, posisi partai politik sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat ambisi pencapaian emisi dan kebijakan dengan membentuk arah strategis dan substansi kebijakan iklim. Selain itu, parti politik khususnya pimpinan partai, merupakan aktorkunci pembentukan kebijakan publik sehingga dapat mengusulkan legislasi kebijakan mitigasi perubahan iklim.
“Preferensi partai politik ini penting guna meningkatkan isu perubahan iklim dan partisipasi publik,” katanya. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto