- Perempuan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak terkait dengan bencana akibat perubahan iklim.
envira.id, Jakarta—Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya menyebut, upaya memperkuat mitigasi pengendalian perubahan iklim yang melibatkan peran perempuan dalam konteks agenda-agenda aksi iklim di Indonesia.
Aksi strategis perempuan itu dituangkan dala dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang secara resmi dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (29/3).
Menurut Menteri Siti, dokumen RAN GPI disebut merupakan salah satu jawaban penting dalam upaya Indonesia memperkuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi pengendalian perubahan iklim melalui strategi dan kegiatan RAN-GPI yang diuraikan secara sistematis.
“Dengan rampungnya RAN GPI, maka telah ada panduan (guidance) untuk mendorong peran dan kapasitas kemampuan perempuan,” ujar Menteri Siti.
Selanjutnya, ia mempersilahkan tim pelaksana RAN GPI dari Kementerian atau Lembaga terkait untuk dapat berkonsultasi mengenai pengendalian perubahan iklim dan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, dengan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) yang ada di KLHK.
Ia menekankan perlunya mendorong peran penting dalam agenda-agenda pengendalian perubahan iklim karena perempuan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak terkait dengan bencana akibat perubahan iklim.
“Saya berharap ke depan kondisi lingkungan Indonesia akan semakin baik berkat tangan-tangan perempuan hebat Indonesia,” katanya.
Sementara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Bintang Puspayoga, menyambut baik lahirnya dokumen RAN GPI.
Rencana aksi ini, sambungnya, dianggap sebagai momen bersejarah untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kaitan pengendalian perubahan iklim.
Dokumen RAN GPI, tegas dia, adalah bentuk kerja bersama dalam mendukung kontribusi perempuan dan anak untuk mencegah perubahan iklim karena jumlah perempuan dan anak mencapai dua pertiga penduduk Indonesia.
“Perempuan jangan hanya dijadikan obyek dari pengendalian perubahan iklim tapi harus mulai menjadi subyek,” ucap Menteri PPA. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto