- Calon penerima tetap perlu divalidasi dan di-screening untuk memastikan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
envira.id, Jakarta—Kementerian Lingkungan saat Hidup (KLHK) saat ini tengah menyiapkan skema untuk membantu wirausaha berwawasan sosial (sociopreneur) di bidang pengelolaan sampah.
Selain itu, skema bantuan ini juga menyasar bank sampah serta komunitas yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Ketiga sasaran ini diyakini dapat ikut membantu mewujudkan target pengurangan 30 persen sampah dan penanganan 70 persen dari total timbulan sampah pada 2025.
Sociopreneur merupakan individu atau kelompok yang tidak saja fokus untuk mendapatkan keuntungan usahanya, tetapi juga membantu mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
“KLHK dengan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyiapkan skema untuk para sociopreneur ini,” kata Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Vivien Ratnawati dalam konferensi pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 di Jakarta, Selasa (6/1).
Mengenai target pengurangan dan penanangan sampah, kata dia, tercampur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah.
Rancangan itu, saat ini masih disusun terutama terkait dengan validasi calon penerima bantuan, dan kelayakannya menerima bantuan.
“Jangan sampai baru sebulan, dua bulan mati, tidak bisa bayar softloan. Itu juga tentu saja di bawah screening KLHK untuk melibat bagaimana performance dari sociopreneur itu,” tegas Vivien.
Sebagai informasi, menurut data Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah bank sampah di Indonesia saat ini telah mencapai 25.540 unit, data Juni 2023. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto