- Sebanyak 1.596 petugas direkrut dengan skema satu orang bertanggung jawab di satu RW.
- Mereka mendapat honor Rp1.250.000 per bulan, dengan total anggaran program mencapai sekitar Rp27 miliar per tahun.
Pagi sedang merangkak menuju siang, ketika seorang petugas kebersihan, menyusuri gang-gang sempit di kawasan hunian padat penduduk, Ujung Berung, Kota Bandung. Ia bertandang dari satu rumah ke rumah lain, mengetuk pintu. Memastikan sampah mereka sudah dipilah, sebelum mengusungnya dengan gerobak dorong.
Dia adalah petugas pemilah dan pengolah sampah (Gaslah), program yang baru diluncurkan Pemerintah Kota Bandung untuk menangani krisis sampah dari sumbernya, langsung di tingkat rumah tangga dan RW.
Sebanyak 1.596 petugas direkrut dengan skema satu orang bertanggung jawab di satu RW. Setiap pagi mereka memastikan sampah sudah dipisahkan antara organik dan non-organik sebelum diangkut.
Langkah ini bukan tanpa alasan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program Gaslah dipercepat sebagai respons atas kondisi darurat sampah, terutama setelah penggunaan insinerator dilarang. Tanpa pembakaran, kota harus mencari cara lain untuk mengurangi volume sampah.
“Setiap pagi petugas Gaslah akan mengetuk pintu rumah warga untuk memastikan sampah sudah terpilah,” ujarnya.
Sampah organik yang terkumpul tidak langsung dibuang, melainkan dibawa ke titik pengolahan di tingkat kelurahan. Di sanalah peran kelurahan menjadi kunci.
Farhan menargetkan setiap kelurahan minimal mampu mengolah 25 kilogram sampah organik per hari. Dengan rata-rata satu kelurahan memiliki 10 RW, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 250 kilogram per hari.
Artinya, kelurahan bukan sekadar administratif, tetapi menjadi dapur pengolahan sampah: tempat kompos diproduksi, maggot dibudidayakan, dan limbah diubah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bisa mendukung program ketahanan pangan warga.
“Saya titip tugas berat kepada para lurah untuk memastikan tersedia tempat pengolahan sampah organik,” kata Farhan.
Sementara sampah non-organik akan diangkut petugas pengangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebelum dikelola lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Upaya ini semakin mendesak karena kondisi TPA Sarimukti disebut sudah sangat kritis. Pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat bahkan telah memberi peringatan soal kapasitasnya yang nyaris penuh.
Karena itu, Gaslah tidak hanya berfungsi sebagai pengangkut sampah, tetapi juga ujung tombak edukasi. Para petugas setiap hari berinteraksi langsung dengan warga, perlahan mengubah kebiasaan membuang sampah campur menjadi memilah sejak dari rumah.
Dari sekitar 1.600 pendaftar, lebih dari 900 petugas sudah aktif bekerja, dan ratusan lainnya masih dalam proses rekrutmen. Mereka mendapat honor Rp1.250.000 per bulan, dengan total anggaran program mencapai sekitar Rp27 miliar per tahun.
Di balik kebijakan dan angka-angka itu, ada kerja nyata yang berlangsung tiap pagi: para petugas menyusuri gang, mengetuk pintu, mengingatkan, mengedukasi warga.
Warga Bandung semestinya mengucapkan terima kasih kepada para petugas pemilah dan pengolah sampah. Dengan honor kurang dari sepertiga upah minimum kota Bandung, mereka “gagah berani bertempur di garis depan” menghadapi krisis sampah.
Penulis: Eni Saeni