Indonesia-Jepang Sepakati Pengembangan TPS di Bekarpur

oleh Ahmadi

Share via
  • Pemerintah daerah akan mendapat pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

envira.id, Jakarta—Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat menjalin kerja sama pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Regional di tiga lokasi. Aksi bersama berupa berupa studi kelayakan (feasibility study) di tiga titik, yakni Bekasi, Karawang dan Purwakarta (Bekarpur),

Dalam dokumen Kesepahaman bertajuk “Implementation Arrangement tentang Feasibility Study on Large-Scale Waste Treatment Facility in Bekasi, Karawang and Purwakarta Area”, ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal PSLB3 KLHK, Sayid Muhadhar dan  Director General for Resource Circulation Environmental Regeneration and Material Cycles Bureau, Ministry of Environment Japan (MoEJ), Sumikura Ichiro.

“Akan ada pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pemerintah daerah,” demikian siaran pers seperti dikutip pada Kamis (4/4).

Penandatanganan juga disaksikan oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong bersama Vice Minister for Global Environmental Affairs Japan, Yutaka Matsuzawa.

Penandatanganan Pengaturan Implementasi (IA) ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pertemuan High Level Dialogue antara KLHK dengan MOEJ dalam rangka Mid-term Review implementasi Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang Lingkungan Hidup.

Kesepakatan itu ditandatangani Menteri LHK RI Siti Nurbaya dengan Minister of the Environment Japan, Nishimura Akihiro, pada tanggal 30 Agustus 2022 di Bali.

Pada pertemuan tingkat tinggi itu dibahas lima area utama. Pertama, perubahan iklim dan perdagangan karbon. Kedua, pengelolaan sampah (termasuk e-waste). Ketiga, marine plastic dan international legally binding instrument (marine plastic treaty). Keempat, pengelolaan lingkungan. Dan, kelima, konservasi keanekaragaman hayati.

Di samping penandatanganan IA di atas, salah satu kesepakatan yang akan ditindaklanjuti adalah kesediaan Jepang memberi bantuan ke Indonesia terkait penanganan sampah elektronik (electronic waste)

Dukungan untuk bantuan itu diiringi dengan feasibility study, alih teknologi dan capacity building untuk masa waktu program selama empat tahun (2024-2028).

Terkait hal ini, Wamen LHK Alue Dohong meminta pihak Ditjen PSLB3 dan Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK untuk segera menyiapkan langkah-langkah awal persiapan dan berkomunikasi dengan mitra di Kementerian Lingkungan Hidup Jepang untuk merealisasikan kerja sama di bidang penanganan sampah elektronik (e-waste) tersebut.

Penulis: Ahmadi Supriyanto

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Send this to a friend