Imbas Bocoran Air Lindi TPA Sarimukti, Pemkab Setempat “Dipaksa” Kelola Sampah Sendiri

oleh Ahmadi

Share via
  • Pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti selain untuk mengurangi beban TPA, juga untuk mendorong Pemkab mengurangi sampah dari hulu.

envira.id, Jakarta—Imbas terjadinya pencemaran lingkungan berupa air lindi ke DAS Citarum, jumlah sampah yang diangkut ke TPA Sarimukti dikurangi. Salah satu yang terkena pengurangan ini adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kebijakan ini “memaksa” pemerintah setempat mengelola sampahnya sendiri.

Jika biasanya mengangkut sampah 45 rit atau 150 ton per hari, kali ini, KBB hanya bisa mengangkut maksimal 32 rit atau 92 ton per hari.Pembatasan jumlah sampah ke TPA Sarimukti mulai berlaku awal September 2023.

“Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah kabupaten/kota didorong melakukan langkah pengurangan sampah dari hulu agar sampah ke TPA tidak overload,” kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, Dian Kusmayadi, Senin (7/8).

Namun, kata Dian, DLH Bandung Barat tetap melakukan negosiasi agar pengurangan jumlah pengangkutan sampah ke TPA bisa ditambah dari 32 rit menjadi 39 rit atau 109,2 ton per. Hal tersebut, supaya langkah pengurangan sampah dari hulu tak terlalu besar, mengingat pengurangan sampah di hulu membutuhkan waktu.

Langkah yang dilakukan DLH Bandung di antaranya, mengupayakan pengolahan 41 ton sampah yang tidak bisa diangkut ke TPA Sarimukti. Jumlah ini terbilang besar dan berpotensi menimbulkan tumpukan sampah, terutama di kota-kota besar seperti Lembang, Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar.

Dia menyebutkan, total sampah di Bandung Barat mencapai 680—700 ton per hari. Dari jumlah itu, yang bisa dibuang ke TPA Sarimukti hanya 109 ton. Sedangkan sisanya, sebanyak 500 ton harus diolah.

Pembatasan angkutan sampah ke TPA Sarimukti dilakukan menyusul adanya pencemaran air lindi ke Sungai Cipanawuan, Cipicung, dan bermuara ke Sungai Cimeta serta Waduk Cirata. Kejadian ini lalu respons Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) memberikan sanksi sesuai SK Nomor: SK.5953/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Lalu, Pemprov Jabar menerbitkan surat Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPA Sarimukti Nomor 5956/PBLS.04/DLH. Kebijakan berlaku bagi 4 kabupaten/kota yakni Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. []

Penulis: Ahmadi Supriyanto

 

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?