- Pertanian memiliki kaitan erat dengan triple planetary crisis.
envira.id, Jakarta—Tantangan global berupa triple planetary crisis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama. Karenanya, kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat diperlukan.
“Yang paling penting pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat harus bersatu, karena tidak bisa mengatasi perubahan iklim itu sendiri-sendiri,” ujar Rektor IPB University Prof Arif Satria dalam acara Festival Pengendalian Lingkungan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), belum lama ini.
Ia mengingatkan, triple planetary crisis sangat berpengaruh terhadap pertanian di Indonesia. Pertanian memiliki kaitan erat dengan tiga tantangan tersebut.
Arif menyebut, dampak pertanian berdampak terhadap perubahan iklim, misalnya akibat dari pemupukannya yang kurang pas, atau kebutuhan airnya yang begitu besar.
Namun, pertanian juga bisa ikut terdampak oleh perubahan iklim, karena setiap kenaikan suhu 1 derajat, maka produktivitas nasional itu bisa turun 10%.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, tidak mampu memitigasi dengan baik perubahan iklim ini, maka produksi pangan akan cenderung menurun sehingga diperlukan langkah-langkah lebih proaktit.
IPB University sendiri, katanya, telah melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, di antaranya melalui IPB 9G, varietas baru yang tahan terhadap perubahan iklim.
Varietas ini mempunyai kemampuan untuk menghemat pupuk sampai 25 persen, dan kemampuan untuk bisa menghemat air 10—15 persen.
Terobosan kedua dari sisi sistem budidaya. IPB University mengembangkan bio imunisasi dan bio pestisida. Artinya, sudah mulai kurangi intervensi zat-zat kimia.
“Jadi saya kira pemerintah perlu semakin fokus untuk memperkuat kemampuan dalam intervensi yang serba bio, karena itu lebih aman terhadap manusia dan juga lebih ramah lingkungan, lebih tahan terhadap perubahan iklim dan seterusnya,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro menyambut baik para pihak yang ikut mengembangkan inovasinya.
Ia meyakini bila banyak pihak terlibat, maka target pengawasan, serta target pemulihan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah bisa terjadi.
Berbagai kesepakatan juga sudah banyak yang dicapai yang dicapai, misalnya target indeks kualitas lingkungan hidup, target pengawasan, dan target pemulihan.
“Kemudian, target respons dari dampak yang ada sudah disepakati oleh teman-teman di provinsi, tinggal kita pelaksanaan tahun ini monitoringnya. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas hal-hal tersebut,” ujarnya. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto