- Kolaborasi ini diharapkan menjadi sarana mencapai tujuan bersama mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
envira.id, Jakarta—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menggandeng beberapa pihak untuk melakukan kajian kerangka hukum dan Kelembagaan untuk memastikan pencapaian target program pengurangan emisi karbon sektor hutan dan lahan atau Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Selain menyiapkan jaring hukum untuk FOLU, kajian juga meliputi instrumen hukum perlindungan dan ketaatan terhadap upaya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan.Kemudian ruang lingkup penguatan kapasitas bagi penegak hukum dan ahli hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Untuk keperluan itu, KLHK mengajak Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL). Kesepakatan ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang “Kolaborasi dalam Implementasi Kebijakan FOLU Net Sink 2030 dan Peningkatan Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove”.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu.
Penandatanganan MoU ini dilakukan Sekretaris Jenderal KLHK selaku Ketua Pelaksana Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Bambang Hendroyono, dengan CEO IOJI, Mas Achmad Santosa, dan Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo G. Sembiring.
Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa, mengatakan, penyusunan Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Satti Wahyu Trenggono, terkait Blue Carbon Ecosystem Governance.
“Dengan disusunnya Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat mendukung program FOLU Net Sink sehingga dapat berjalan secara efektif dan penyusunan tata kelola blue carbon ecosystem yang dapat berkontribusi efektif terhadap mitigasi perubahan iklim,” kata Mas Achmad Sentosa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo G. Sembiring menambahkan, pada dasarnya ICEL mendukung upaya percepatan pencapaian FOLU Net Sink berupa dukungan analisis, kajian, hukum, penguatan kelembagaan, tata kelola, regulasi, dan instrumen hukum.
“Harapan besar dari kerja ini adalah untuk bangsa, manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.[]
Penulis: Ahmadi Supriyanto