- Indonesia yang memiliki banyak daerah rawan bencana semestinya juga menyiapkan strategi prabencana yang dianggap masih lemah. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan tindakan.
envira.id, Jakarta—Presiden Joko Widodo mengingatkan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. Karenanya, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” kata Presiden saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Kamis, 2 Maret 2023.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022. Ribuan bencana itu meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.
Karena itu, Kepala Negara mengingatkan, siaga dan waspada menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. “Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tegasnya.
Tahap prabencana, lanjut Presiden, sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana. Ia mengingatkan, saaat ini banyak yang masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, ketika terjadi bencana.
Padahal, tahap prabencana, menurut Jokowi itu jauh lebih penting. “Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Untuk tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, sistem peringatan dini yang masih sering terlambat. Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Pada poin ini Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikannya.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan. “Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya,” tukas Presiden.
Sehingga, lanjut Presiden, kepada masyarakat yang ingin membangun di wilayah-wilayah rawan gembap mulai diwajibkan membuat konstruksi antgempa. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto