- Pengelolaan sampah berbasis RW menjadi kunci keberhasilan atasi krisis sampah di Tangsel
envira.id, Pamulang – Kasus korupsi dana pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus diusut tuntas, jangan sampai ada pihak – pihak yang terlibat namun lolos dari jeratan hukum.
“Harus dicari aktor intelektual di belakang kasus ini siapa. Karena menurut kami, kasus katakanlah senilai 50 sampai 75 miliar, tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kadis dan Kabid. Pasti banyak yang terlibat di sini. Jadi harus dikupas tuntas, “ kata Korwil Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia (Forpasi) Tangsel, Sigit Priambodo, di Pamulang, Jumat, 25 April 2025.
Dia meyakini banyak pihak yang turut menikmati dana korupsi tersebut namun hingga saat ini belum tersentuh hukum. Seperti ramai diberitakan media, Kejaksaan Tinggi Banten kini sedang melakukan penyidikan kasus korupsi proyek pengelolaan sampah Tangsel, yakni jasa pengangkutan sampah senilai Rp 50.723.200.000 dan jasa pengelolaan sampah sebesar Rp 25.217.500.000.
Sejauh ini sudah ada 4 orang tersangka yang ditahan yakni Kadis Lingkungan Hidup Pemkot Tangsel Wahyunoto Lukman, Kabid Kebersihan, TB Apriliadhi, mantan staf di Dinas Lingkungan Hidup, Zeky Yamani, dan Direktur PT Ela Pertama Perkasa (EPP), Sukron Yuliadi Mufti.
Kasus korupsi itu semakin santer menjadi perrbincangan publik karena belakangan ini terjadi “krisis sampah” di Tangsel. Banyak warga yang mengeluh, merasa terganggu oleh bau sampah. Sampah di TPS menggunung karena sudah cukup lama tak diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Gundukan sampah juga tampak di pasar – pasar.
Diperoleh informasi, saat ini pengangkutan sampah ke TPA Cipeucang terkendala karena TPA tersebut nyaris over load. Padahal produksi sampah di Tangsel mencapai lebih dari 1000 ton per hari.
Terkait hal itu, Sigit Priambodo mengatakan harus ada revolusi dalam pengelolaan sampah. Lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) Cipeucang terbatas, sehingga perlu terobosan untuk menaganai sampah warga.
Mas Pri, sapaan Sigit Primabodo, berpendapat, semestinya sampah rumah tangga sudah tertangani di tingkat Rukun Warga (RW). Dengan demikian hanya sampah residu, yang jumlahnya kecil, yang diangkut ke TPA.
“Harus diubah, revolusi mental habis-habisan. Sampah itu harus habis (tertangani) di level RW. Jadi RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat harus bertanggung jawab penuh atas persampahan di wilayahnya. Kalau bisa itu (penanganan sampah) menjadi key performance indicator (KPI) lurah dan camat untuk promosi jabatan. Problem sampah ini harus benar-benar diselesaikan,” ujar dia.
Menutur Mas Pri, penanganan sampah berbasis RW merupakan kunci keberhasilan untuk mengatasi krisis sampah di Tangsel.
“Yang harus kita atur adalah reduce, mengurangi asupan sampah yang masuk ke TPA. Ini kan yang belum kita lakukan.Nah makanya kita harus libatkan RW, Kelurahan, Kecamatan,” katanya.
Untuk menjalankannya, tambah Mas Pri, Pemprov Banten harus memberi dukungan penuh, termasuk menyusun tata kelola sampah yang baru. “Harus ada supporting system dari Pemprov . Harus diperbaiki tata kelolanya. Bila perlu anggaran sampah dibagi ke mereka (camat),” katanya.
Mas Pri berpandangan, para pegiat lingkungan sebaiknya dilibatkan, terutama dalam pengawasan pengelolaan sampah. “Selama ini dinas lingkungan hidup merangkap sebagai operator, regulator, dan monitoring, sehingga rawan terjadi korupsi,” katanya.
Penulis: Eni Saeni
Author: Envira ID
Envira ID adalah situs web yang menyajikan informasi tentang lingkungan, utamanya masalah persampahan di Indonesia.