- Pemerintah harus memiliki grand design penguatan sumber daya manusia sehingga Indonesia tidak bergantung pada sumber daya alam.
Envira,id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai pekerjaan rumah cukup berat yakni memperbaiki tata kelola suber daya alam. Sebab, selama lebih dari dua dekade terakhir, tata kelola sumber daya alam di Indonesia sangat lemah sehingga memicu terjadinya bencana.
“Kelalaian pengelolaan sumber daya alam mengakibatkan bencana dan kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” kata Ketua Umum Indonesia Environmental Scientiest Association (IESA), Dr. Yuki Wardhana, dalam keterangan tertulis Sabtu, 3 Januari 2026.
IESA mencatat setidaknya ada tiga poin penting terkait bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pertama, pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam tidak diimbangi dengan tata kelola dan pendanaan yang memadai. Semisal, lemahnya pengawasan karena terbatasnya jumlah aparat Polisi Kehutanan (Polhut) mengakibatkan ekosistem hutan di daerah aliran sungai (DAS) rusak.
“Di sisi lain, anggaran yang disediakan oleh APBN bagi Kementerian yang membawahi sumber daya alam seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian KKP sangat minim,” tambah Yuki.
Kedua, bencana alam tidak hanya menyebabkan kerugian finansial tetapi juga memakan korban jiwa. Lebih dari seribu orang meninggal dalam bencana di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.
IESA meminta Pemerintah menerapkan semua instrumen hukum untuk “menjerat” pihak-pihak yang terbukti mengakibatkan banjir di tiga provinsi itu.
Ketiga, Pemerintah perlu memperkuat manajemen bencana alam. Walaupun bencana tidak diharapkan terjadi, kesiapsiagaan baik secara organisasi, mobilisasi dan pembiayaan sangat penting.
IESA juga menyodorkan solusi konkret kepada Pemerintah. Pertama, Pemerintah harus memiliki grand design penguatan sumber daya manusia sehingga Indonesia tidak bergantung pada sumber daya alam. IESA berpendapat, negara yang terlambat beralih dari bertumpu pada sumber daya alam ke sumber daya manusia bisa terpuruk, bukan lagi terjebak dalam middle income trap tetapi turun ke negara miskin.
Kedua, Presiden Prabowo menjadikan rehabilitasi sumber daya alam, khususnya rehabilitasi di daerah aliran sungai sebagai Key Performance Indicator (KPI) menteri-menteri terkait seperti Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri KKP, Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN beserta para Menteri Koordinator.
“Tanpa komitmen safeguard lingkungan bersama maka akan terjadi tumpang tindih atau malah gap wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDA sehingga terjadi pembiaran tanpa solusi dan potensi bencana menjadi berlipat ganda,” ujar ahli IESA yang berfokus pada ketahanan dan keamanan sumber daya alam, Dr. Prisca Delima
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam berbasis data dan kesadaran lingkungan masyarakat. Menurut IESA negara-negara yang memiliki pengelolaan sumber daya alam yang baik, pasti didasari kesadaran masyarakat yang tinggi dan telah tertanam sejak lama. Karena itu, IESA mendukung rencana Presiden Prabowo memasukkan kurikulum mengenai kesadaran lingkungan sejak SD, seperti disampaikan pada puncak hari guru Nasional tahun 2025.
Penulis : Eni Saeni.