- Perubahan iklim mengharuskan semua pihak mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerja sama.
envira.id, Jakarta—Provinsi Sulawesi Tenggara dengan potensi luasan kawasan hutan 2,3 juta hektar sangat berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional tersebut.
“Komitmen penuh tersebut dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Renja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, dalam workshop dokumen Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara, awal pekan ini.
dokumen rencana kerja tersebut merupakan dokumen komitmen Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang diintegrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Kendari (BPKHTL XXI Kendari), Pernando Sinabutar, menegaskan, salah satu tujuan dari penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan hasil analisis situasi, terdapat empat isu strategis FOLU yang menjadi perhatian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu deforestasi, degradasi, dan perubahan fungsi kawasan hutan; kelembagaan dan partisipasi masyarakat; pengelolaan kawasan hutan; dan potensi mangrove.
Keempat isu strategis tersebut, kata Pernando, dibagi ke dalam lima rencana operasional, yaitu pencegahan deforestasi mineral, pembangunan hutan tanaman, dan peningkatan cadangan karbon dengan rotasi.
Kemudian, yang lainnya adalah peningkatan cadangan karbon non rotasi, dan perlindungan areal konservasi tinggi dengan total target pelaksanaan aksi mitigasi seluar 1,5 juta hektar dengan proporsi terbesar pada perlindungan areal konservasi tinggi sebesar 82,5%.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Nunu Anugrah, mengingatkan, perubahan iklim mengharuskan semua pihak mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerja sama.
“Kita harus membangun optimisme bahwa dokumen rencana kerja yang kita susun bersama akan memberikan manfaat untuk saat ini dan generasi yang akan datang,” kata Nunu. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto