Oleh:Dr. jur. Soendoro Soepringgo*
Indonesia sedang berada pada simpang jalan kebijakan yang tidak bisa lagi ditunda. Kita dapat memilih membangun arsitektur ekonomi sirkular yang rasional, berbasis insentif, dan berkelanjutan, atau kita memilih mengunci diri pada solusi hilir yang mahal, kaku, dan membebani fiskal dalam jangka panjang. Perdebatan antara Extended Producer Responsibility (EPR) dan Pembangkit Sampah menjadi Energi bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah soal desain sistem, distribusi risiko, dan disiplin ekonomi publik.
Kita perlu jujur sejak awal. Krisis sampah bukan krisis kekurangan insinerator. Ini adalah krisis insentif. Sistem linear kumpul–angkut–buang masih mendominasi perilaku produksi dan konsumsi. Selama biaya lingkungan tidak terinternalisasi dalam harga produk, selama produsen tidak menanggung konsekuensi material yang mereka lepaskan ke pasar, maka timbulan sampah akan selalu melampaui kapasitas pengelolaan.
EPR bekerja tepat pada titik ini. Ia adalah koreksi kegagalan pasar. Prinsipnya sederhana namun radikal dalam implikasi. Produsen membayar biaya nyata dari kemasan yang mereka edarkan. Biaya ini kemudian dialokasikan untuk pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang. Dalam dokumen SYSTEMIQ tentang Optimal EPR di Indonesia, ditegaskan bahwa desain EPR yang baik dapat langsung mengatasi akar penyebab polusi plastik dan sekaligus memperkuat keberlanjutan finansial sistem pengelolaan sampah. EPR bukan subsidi, melainkan internalisasi eksternalitas.
Bandingkan dengan PSEL. Insinerator berskala kota membutuhkan belanja modal yang sangat besar, kontrak jangka panjang dua hingga tiga dekade, dan jaminan pasokan tonase minimum agar layak secara finansial. Dalam praktik global, proyek semacam ini hampir selalu bergantung pada tipping fee yang dijamin pemerintah. Artinya risiko volume, risiko teknologi, dan risiko perubahan kebijakan pada akhirnya berada di pundak fiskal publik.
Di sini perbedaan finansialnya menjadi tajam. EPR memindahkan beban pembiayaan ke sektor produksi. PSEL berbasis pembiayaan negara mensosialisasikan biaya ke masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia dengan ruang fiskal terbatas dan kebutuhan belanja sosial yang tinggi, pilihan ini bukan netral. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk menutup kekurangan pendapatan proyek insinerator adalah rupiah yang tidak digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau penguatan infrastruktur pemilahan di hulu.
Secara struktur biaya, EPR bersifat modular dan adaptif. Biaya mengikuti volume kemasan yang dipasarkan. Ketika produsen mendesain ulang kemasan menjadi lebih mudah didaur ulang atau mengurangi berat material, kontribusi finansial mereka turun. Di sini tercipta insentif eco-design yang nyata. Bahkan dalam rencana penguatan kewajiban produsen yang sedang didorong KLHK, skema eco-modulation fee secara eksplisit diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong desain produk dan kemasan yang lebih ramah lingkungan . Mekanisme ini tidak mungkin muncul dalam model PSEL. Insinerator tidak peduli apakah plastiknya monolayer atau multilayer. Semua dibakar dengan nilai ekonomi yang hilang.
Dari sudut pandang neraca material, pembakaran adalah destruksi nilai. Setiap ton plastik yang dibakar adalah ton bahan baku sekunder yang hilang dari siklus produksi. Dalam ekonomi sirkular, plastik pasca-konsumsi bukan residu semata, melainkan input industri. Jika kita membangun kapasitas insinerasi yang besar dengan kontrak jangka panjang, kita menciptakan lock-in struktural. Operator akan membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar arus kas proyek terjaga. Insentif sistemik untuk mengurangi timbulan dan meningkatkan daur ulang justru melemah.
Argumen bahwa PSEL menghasilkan listrik sering dikemukakan untuk membenarkan investasi. Namun secara finansial, energi dari sampah di negara dengan komposisi organik tinggi dan kadar air besar memiliki efisiensi termal yang rendah. Artinya biaya per kilowatt jam relatif tinggi dibandingkan pembangkit konvensional. Jika listrik dijual dengan tarif regulasi, maka selisihnya ditutup melalui subsidi atau skema penjaminan. Ini kembali pada isu risiko fiskal. Kita tidak boleh mengabaikan potensi stranded asset ketika kebijakan iklim global bergerak semakin ketat dan standar emisi diperketat.
Sebaliknya, ekonomi sirkular berbasis EPR menciptakan nilai di berbagai titik rantai. Pemerintah pusat memperoleh pengurangan beban APBN karena pembiayaan pengelolaan kemasan dialihkan ke produsen. Pemerintah daerah memperoleh sumber dana tambahan untuk memperluas pengumpulan dan pemilahan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada retribusi yang seringkali tidak memadai. Industri daur ulang memperoleh kepastian pasokan dan arus dana yang stabil. Sektor informal dapat diintegrasikan dalam skema yang lebih formal dengan perlindungan sosial yang lebih baik. Produsen memperoleh reputasi dan akses bahan baku daur ulang domestik yang semakin penting dalam konteks standar global keberlanjutan.
Keuntungan finansial sistem sirkular juga terlihat dari sifatnya yang desentralistik. Infrastruktur pemilahan, TPS3R, bank sampah, dan fasilitas material recovery dapat dibangun secara bertahap sesuai kebutuhan lokal. Tidak ada keharusan mengunci diri dalam satu mega-proyek bernilai triliunan rupiah. Risiko teknologi tersebar. Adaptasi terhadap inovasi lebih cepat. Jika teknologi daur ulang kimia atau mekanik berkembang, sistem dapat mengintegrasikannya tanpa harus membatalkan kontrak jangka panjang yang rigid.
Tentu, EPR bukan tanpa tantangan. Risiko free rider nyata. Tanpa registrasi produsen yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten, pelaku yang patuh akan dirugikan. Namun ini adalah masalah tata kelola, bukan masalah konsep. Penguatan kewajiban registrasi, keanggotaan PRO yang wajib, dan pengawasan melalui sistem digital EPR-MIS (EPR-Management Information System) sebagaimana direncanakan KLH justru menunjukkan arah reformasi yang tepat. Setidaknya, kita tahu apa yang harus dibenahi.
PSEL tetap memiliki tempat. Dalam hierarki pengelolaan sampah, energy recovery berada di atas landfill namun di bawah reduce, reuse, dan recycle. Artinya ia rasional untuk residu yang benar-benar tidak memiliki nilai sirkular. Dengan prasyarat bahwa pemilahan di sumber telah berjalan signifikan dan tidak ada jaminan tonase yang menghambat daur ulang. Dalam posisi ini, PSEL menjadi instrumen pelengkap, bukan tulang punggung.
Pilihan kebijakan publik pada akhirnya adalah soal prioritas sistem. Jika kita menempatkan EPR sebagai fondasi nasional, kita membangun ekonomi sirkular yang membagi beban secara adil, menginternalisasi eksternalitas, dan meminimalkan risiko fiskal. Jika kita menjadikan PSEL sebagai solusi utama, kita berisiko mengunci diri pada struktur biaya tinggi dan kehilangan momentum transformasi material.
Indonesia memiliki peluang memimpin model EPR yang disesuaikan dengan konteks negara berkembang. Bukan meniru Eropa, tetapi mengadopsi prinsip dasar internalisasi biaya dan tata kelola kolektif. Dalam jangka panjang, ini bukan sekadar kebijakan lingkungan. Ini strategi industrial dan fiskal yang lebih rasional.
Pertanyaannya bukan EPR atau PSEL. Pertanyaannya adalah mana yang menjadi arsitektur utama dan mana yang menjadi instrumen pelengkap. Menyamakan keduanya sebagai dua solusi setara adalah kekeliruan mutlak. Dalam desain sistem yang disiplin, EPR adalah koreksi struktural. PSEL adalah opsi teknis untuk residu. Urutan ini tidak boleh dibalik jika kita ingin membangun ekonomi sirkular yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan secara fiskal.
*Dr. jur. Soendoro Soepringgo, SH adalah advokat dan analis kebijakan yang berkecimpung dalam hukum persaingan usaha, regulasi lingkungan, dan ekonomi sirkular. Ia aktif mendampingi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan tanggung jawab produsen dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
Author: Envira ID
Envira ID adalah situs web yang menyajikan informasi tentang lingkungan, utamanya masalah persampahan di Indonesia.