- Agar produktivitas usaha masyarakat di kawasan hutan dapat meningkat, perlu didorong inovasi dan kreativitas dari para pelakunya.
envira.id, Jakarta—Sebanyak 28 persen daratan di Jawa Timur merupakan kawasan hutan. Karenanya, implementasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sangat penting diterapkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Karena pengelolaan kawasan hutan dan kebijakan yang diterbitkan akan sangat berkolerasi dengan pengurangan kemiskinan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono saat sosialisasi KHDPK di Surabaya, Senin, 29 Mei 2023.
Lebih lanjut dia mengatakan, luas KHDPK yang berada di Timur sebesar 41,28 persen. Jumlah itu merupakan modal 343 unit SK Perhutanan Sosial, yang merupakan bagian dari 55 pesen dari KHDPK di Pulau Jawa.
Ia mengatakan, kehadiran Perhutanan Sosial di Jawa Timur akan berdampak pada ekonomi di Jawa Timur. Namun begitu, agar usaha masyarakat di kawasan hutan dapat meningkat produktifitasnya, perlu didorong inovasi dan kreativitas usaha yang lebih untuk meningkatkan ekonomi.
Di tempat sama, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, sosialisasi kebijakan implementasi KHDPK sangat diperlukan untuk membangun kesepahaman peran dan tanggung jawab saat implementasi KHDPK di daerah dan di lapangan.
“Di samping itu juga membangun dukungan pelaksanaan KHDPK agar tidak terjadi permasalahan dan dapat meminimalisir terjadinya konflik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, filosofi lahirnya kebijakan KHDPK didasarkan pada scientist based dan rule based yang dimasukkan dalam pasal 29A dan 29 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemanfaatan hutan, memunculkan evidence based untuk pengelolaan menuju hutan lestari dan smart practices yang semuanya akan bermuara pada digital.
Untuk di Jawa, katanya, areal Perhutani yang selama ini diberikan kewenangan pengelolaan Kawasan Hutan seluas 2,5 juta ha. Sedangkan luas hutan di Jawa seluas 3 juta Ha.
“Dan, di dalamnya ada peruntukan lain, ada untuk konservasi dan KHDTK yang diberikan kepada Perguruan Tinggi,” katanya. []
Penulis: Ahmadi Supriyanto