MMS Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Ujung Kulon

Musyawarah Masyarakat Sunda gelar diskusi publik terkait wacana relokasi Badak Jawa, di Bandung, Sabtu, 21 November 2026.

  • Penyelamatan Badak Jawa bukan hanya persoalan pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain.
  •  Negara semestinya menjamin keamanan, kelestarian, dan keberlanjutan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon.

Envira.id, Bandung – Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menolak pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. MMS mendesak pemerintah memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa sebelum mempertimbangkan pemindahan satwa langka tersebut ke kawasan lain.

Sikap tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Rumah Kedua/Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Tambang” yang diselenggarakan MMS melalui agenda Ngopi Sore di Pasundan, di Balai M Cafe, Jalan Arcamanik Endah 74, Bandung, Sabtu, 21 November 2026.

Diskusi tersebut digelar untuk merespons wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Forum menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Indra Perwira, SH., MH., pakar tata negara dan lingkungan hidup; Wahyudin (Iwank), Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat; serta Saprin, tokoh masyarakat Baduy Luar. Diskusi dipandu Andri P. Kantaprawira, Ketua Badan Pekerja MMS.

Sekitar 40 peserta dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, pegiat sosial budaya, dan tokoh masyarakat menghadiri forum tersebut. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Dr. Drs. Ernawan S. Koesoemaatmadja, M.Psi., Presidium MMS; Drs. Rully Alfiandy, Ketua Umum PP Angkatan Muda Siliwangi; Dr. Iwa Kusaeri, Wakil Ketua Daya Sunda; Topan Suranto, Sekjen DPKLTS; Ari Subagja Hussein, Ketua Majelis Adat Sunda; serta Prof. Dr. Anton Minardi, Guru Besar Hubungan Internasional UNPAS.

Perlindungan Habitat Asli Harus Menjadi Prioritas

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menekankan bahwa penyelamatan Badak Jawa tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana negara menjamin keamanan, kelestarian, dan keberlanjutan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon.

Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa yang masih bertahan. Karena itu, kawasan ini memiliki arti ekologis dan strategis bagi kelangsungan hidup salah satu mamalia paling langka di dunia tersebut.

Wacana pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa sebenarnya telah berkembang sejak sekitar 1980. Gagasan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip konservasi. Namun, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, kesesuaian habitat, kesiapan ekosistem, serta prosedur pemindahan yang ketat.

Dalam forum tersebut juga mengemuka pandangan agar kawasan Cikepuh yang relatif berdekatan dengan habitat asli Badak Jawa dikaji sebagai salah satu alternatif pengembangan habitat. Meski demikian, kawasan tersebut tetap memerlukan kajian ekologis dan persiapan matang sebelum dapat dipertimbangkan sebagai habitat alternatif.

Pengalaman penanganan Badak Jawa jantan produktif bernama Musofa pada 2025 turut menjadi perhatian. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa setiap intervensi terhadap satwa yang sangat langka harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan keselamatan individu dan keberlanjutan populasi.

Empat Rekomendasi untuk Menyelamatkan Badak Jawa dan Ujung Kulon

Diskusi publik MMS juga mengemukakan empat pokok rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan Badak Jawa dan ekosistem Ujung Kulon.

Pertama, menolak rencana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.

Peserta diskusi menyampaikan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Mereka menilai kesesuaian ekologis kawasan tujuan perlu dibuktikan melalui kajian ilmiah yang memadai. Pemerintah didesak mengutamakan perlindungan habitat asli sebelum mengambil kebijakan pemindahan.

Kedua, menetapkan kawasan laut sebagai satu kesatuan dengan wilayah konservasi Ujung Kulon.

Ekosistem Ujung Kulon tidak hanya mencakup kawasan daratan, tetapi juga wilayah pesisir dan perairan yang memiliki keterkaitan ekologis. Karena itu, perlindungan kawasan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut.

Ketiga, mendesak pemerintah menetapkan program konkret pelestarian Ujung Kulon.

Pemerintah diminta menyusun program konservasi yang terukur dan berkelanjutan, meliputi perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, peningkatan pengawasan kawasan, serta upaya menjamin kelangsungan populasi Badak Jawa.

Ke-empat, menuntut moratorium kegiatan budi daya di dalam kawasan konservasi.

Peserta diskusi mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan sementara kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta mengancam kelestarian habitat satwa dilindungi.

Ancaman Pertambangan terhadap Ekosistem Banten

Selain membahas relokasi Badak Jawa, diskusi juga menyoroti potensi ancaman kegiatan pertambangan terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Banten.

Wahyudin (Iwank), Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, menyampaikan perspektif mengenai pentingnya menjaga kawasan ekologis dari tekanan eksploitasi sumber daya alam. Dalam forum tersebut, peserta mengingatkan bahwa potensi kekayaan mineral dan tambang di Banten perlu disikapi secara hati-hati, terutama apabila pengembangannya dikaitkan dengan agenda Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pertambangan dan mineral.

Mereka menilai kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.

Perhatian juga diarahkan pada pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengenai pelepasan perairan Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa tidak terdapat kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan TNUK.

Dalam diskusi tersebut, kedua pernyataan itu dipandang perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret. Sinkronisasi kebijakan antarkementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dinilai penting agar perlindungan ekosistem Ujung Kulon mencakup wilayah daratan maupun perairannya.

Kearifan Masyarakat Adat: Ujung Kulon Bagian dari Warisan Kehidupan

Perspektif budaya dan kearifan lokal disampaikan Saprin, tokoh masyarakat Baduy Luar. Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat adat.

Dalam pandangan tersebut, alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Saprin juga mengangkat nilai spiritual dan historis kawasan Sasaka Domas serta Ujung Kulon yang dikenal sebagai Sang Hyang Sirah dalam perspektif kultural masyarakat yang disampaikannya. Kawasan tersebut dipandang memiliki nilai penting yang perlu dihormati dan dijaga keseimbangannya.

Kearifan lokal tersebut menjadi pengingat bahwa kerusakan alam tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat memengaruhi keseimbangan kehidupan manusia dan keberlanjutan warisan budaya.

Mendesak Pemerintah Memperkuat Perlindungan Ujung Kulon

Selain empat rekomendasi tersebut, diskusi publik MMS juga mengemukakan usulan agar status dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dikaji kembali, termasuk gagasan untuk mengembalikannya menjadi Cagar Alam Ujung Kulon.

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perlindungan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi orientasi utama pengelolaan kawasan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan berbagai aspek ekologis, historis, dan hukum dalam mengevaluasi status pengelolaan Ujung Kulon.

Peserta diskusi juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Pada akhirnya, forum tersebut menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus dimulai dengan memperkuat perlindungan habitat aslinya. Wacana pemindahan ke Alas Purwo tidak semestinya menjadi prioritas sebelum persoalan keamanan habitat, kelestarian ekosistem, dan keberlanjutan populasi di Ujung Kulon ditangani secara serius.

Diskusi publik ini diharapkan menjadi awal konsolidasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi lingkungan, pegiat sosial budaya, dan masyarakat adat dalam mengawal kebijakan konservasi Badak Jawa.

MMS mendorong pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menempatkan perlindungan ekosistem Ujung Kulon sebagai salah satu prioritas kebijakan konservasi nasional. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan kelangsungan hidup Badak Jawa sekaligus menjaga warisan keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang.

Penulis : Enis Saeni

Author: Envira ID

Envira ID adalah situs web yang menyajikan informasi tentang lingkungan, utamanya masalah persampahan di Indonesia.

Related posts

THK Awards Didorong Jadi Gerakan Menjaga Keselarasan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Bali

Gandeng Komunitas GUA, Dinas Lingkungan Hidup Tangsel Gelar Edukasi Pengelolaan Sampah di Sekolah

Dosen UBSI Gandeng Komunitas GUA Gelar Pelatihan Produksi Film Animasi Edukasi Lingkungan